Selasa, 15 Oktober 2019 |
Jurnal Publik - Suaro Wargo

Anugerah Kabupaten/Kota Layak Anak 2019, Realistis atau Patologi Birokrasi ?

Kamis, 01 Agustus 2019 23:39:30 wib

JAMBIDAILY JURNAL - Indonesia sedang dalam proyeksi IDOLA (Indonesia Layak Anak) 2030 sebagai komitmen pemerintah dalam mewujudkan hak dan perlindungan anak, konsekuensi dari Ratifikasi Konvensi Hak Anak Internasional yang tertuang dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Demi akselerasi pencapaian proyeksi ini, pemerintah melalui empat Peraturan Menteri (Permen) KPPPA mendesak Kepala Daerah untuk menginisiasi, memenuhi kriteria, dan merealisasikan Kabupaten/ Kota Layak Anak.

Empat Permen di tahun 2011 itu adalah Permen KPPPA No.11 Tentang pengembangan kebijakan KLA, No.12 tentang indikator KLA, No.13 Tentang panduan pengembangan KLA, dan No.14 Tentang evaluasi KLA. 

Woro-woro dibacakan dan disebar kepada seluruh Kepala Daerah, semacam ultimatum yang harus dituruti dalam waktu tertentu dan Kemudian pengkastaan melingkari capaian prestisius Kepala Daerah, KLA Kategori Pratama, Madya, Nindya, lalu utama. 

Kriteria pencapaian tersebut dikurung dalam 5 kluster Hak Anak yaitu "Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya, dan Perlindungan Khusus". 

Hal ini tentu menjadi 'oase' yang begitu dirindukan di tengah memanasnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia, persis kerinduan rakyat India akan Satyagraha – nya Mahatma Ghandi kala dicekik kolonisasi Inggris, persis pula kerinduan alam semesta akan ajaran yang Rahmatan lil Alamin dari Nabi Muhammad SAW.

Melirik beberapa realitas kontemporer problematika anak di Indonesia, kita tentu mengkhawatirkan nasib bangsa kita yang tengah kita gantungkan dalam lemari kaca bernama Tumbuh Kembang Anak.

KPAI mencatat ada penambahan signifikan kasus kekerasan terhadap anak dari tahun 2017 (4579 kasus) ke tahun 2018 (4885 kasus).

Seperti kontradiktif terhadap upaya pemerintah dalam meregulasi kesejahteraan anak, termasuk upaya Pemerintah Daerah launching Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak yang juga merupakan salah satu kriteria KLA.

Dalam tulisan saya sebelumnya yang berjudul “Problematika Anak; Desakralisasi Hukum dan Ambiguitas Kesejahteraan”, saya mengasumsikan bahwa masyarakat telah menggerus sakralitas hukum sehingga meskipun telah ada regulasi legal tentang perwujudan Hak dan Perlindungan Anak, kasus-kasus kekerasan terhadap anak tetap menggurita. 

Sepertinya memang frasa kolot “Peraturan ada untuk dilanggar” memang telah serupa warna saga di langit senja Indonesia.
 
Tengoklah salah satu kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Bungo beberapa waktu lalu menjadi pukulan keras bagi Pemerintah Kabupaten Bungo yang Baru saja memperoleh penghargaan Kabupaten Layak Anak kategori pratama pada 23 Juli lalu dari Mama Yo (Panggilan akrab Yohana Yambise, Menteri PPPA RI).

Kasus yang lebih serupa kelakuan binatang ini menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa anak belum sepenuhnya berada pada lingkungan yang layak dan ramah bagi mereka.

Tengok pula prestasi Kota Jambi yang lebih membanggakan, KLA kategori Madya berhasil disabet dan naik kasta dari tahun lalu (2018) yang hanya tertahan pada kategori pratama.

Luar biasa memang, saat semua media menyorot kerja apik sang Kepala Daerah yang bergelimang prestasi.Tapi, tentu kita (masyarakat) juga perlu mengawasi agar prestasi ini tidak menjadi bibit patologi birokrasi, dimana terdapat usaha sistematis pemerintah untuk mendongkrak prestasi kerja lalu mendapat legitimasi dari Pemerintah Pusat.

Sebuah kritik yang transformatif perlu kita senandungkan kepada pemerintah dengan tujuan memperbaiki sirkulasi kebijakan agar tetap sesuai dengan pengakuan capaian kerja dari Pemerintah Pusat. 

Mungkin, seperti kritik "Noam Chomsky" terhadap kebijakan war on drugs Pemerintah Amerika dan menawarkan solusi pendidikan dan pencegahan. 

" Prestasi KLA, Prestasi Kita "

Kita semua bersepakat bahwa prestasi Kepala Daerah adalah prestasi kita semua. Tapi, kita juga tak boleh larut dalam euphoria kebanggaan itu sebab bisa saja perayaan yang berlarut-larut itu menimbulkan petaka seperti yang pernah menimpa klub sepakbola Prancis, Paris Saint Germain setelah mengalahkan Barcelona di Uefa Champions League. 

Setelah 6 (enam) Kabupaten / Kota dalam ruang lingkup Provinsi Jambi menerima penghargaan KLA, marilah kita melakukan kontemplasi secara kolektif di sektor manakah yang perlu dibenahi agar prestasi ini dapat ditingkatkan dan berimplementasi secara real terhadap Tumbuh Kembang Anak di lingkungan yang layak anak?

Ada industri yang mempekerjakan anak di lingkungan yang benar-benar tidak layak anak, Lampu merah. Anak-anak usia sekolah berjejal memungut rupiah melalui barang dan jasa yang ditawarkan kepada pengguna jalan seperti Menyanyi, membersihkan kaca mobil, menjual koran, bahkan meminta-minta.

Ada juga taman – taman kota yang sama sekali tidak layak anak dan tidak tersedia fasilitas khusus untuk anak, tidak ada larangan merokok padahal pengunjung taman itu lebih banyak berusia dibawah 18 tahun. 

Akses pendidikan yang layak juga masih jauh dari kata non–diskriminasi seperti Sekolah unggul masih menjadi sentra edukasi kelompok beruang (ber–duit) ditengah kota, sementara sekolah di pedesaan tak tersentuh perbaikan serta Persebaran kualitas tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan juga belum merata. 

Pernikahan usia anak adalah budaya yang juga perlu diretas, Belum lagi kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa anak, kekerasan institusi pendidikan terhadap anak, kekerasan dan pelecehan seksual dengan berbagai modus.

Serta stigma negatif yang disematkan pada anak–anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban tindak kriminal adalah mata rantai yang perlu diputus untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak.

" Visualisasi Prestasi KLA "

Ketimpangan antara fakta pembangunan dan prestasi kerja Pemerintah adalah suatu penyakit. 

Meminjam terminologi "Smith"  tentang Penyakit Birokrasi, ketimpangan itu masuk ke dalam ruang lingkup Mal Administration yakni berkaitan dengan ketidakmampuan Sumber Daya Manusia atau birokrat dalam menjalankan administrasi yang prosedural, sehingga terbitlah perilaku korup, misinformasi, bias dan tidak peduli.

Saya tidak ingin melakukan justifikasi bahwa penghargaan KLA yang diraih beberapa kepala daerah di Provinsi Jambi kemarin adalah Patologi Birokrasi tetapi Lebih dari itu, saya ingin mengajak seluruh elemen bersama pemerintah untuk ikut bekerja sama mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak, Provinsi Layak Anak lalu Indonesia Layak Anak.

Predikat ini kemudian menjadi benar-benar membanggakan jika orientasi pembangunan tidak bergeser dari kepentingan terbaik untuk anak.

Sebuah kutipan pernyataan pelopor Perwujudan Hak dan Perlindungan Anak dunia, "Eglantyne Jebb" menggelegar dalam ruang memori saya “Save the Children is often told that its aims are impossible - that there has always been child suffering and there always will be. We know. It's impossible only if we make it so. It's impossible only if we refuse to attempt it.

Iya, narasi “save the children” hanya akan menjadi mimpi, jika kita tidak pernah berupaya mewujudkannya. 

 

Penulis : Irwan Hadi Syamsu
Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Jambi (UNJA) 
Juga Ketua ' Asosiasi Nasional Peduli Anak Indonesia Jambi '

 

....
*isi/sumber/referensi dari Artikel sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis.

KOMENTAR DISQUS :

Top